Di Aceh Poligami Diatur Oleh Pemerintah Daerah

88

Rancangan qanun tentang poligami di Aceh sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk dibahas. Sebenarnya, secara nasional Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah mengatur poligami, namun kurang memadai sehingga di Aceh perlu ada pertauran daerah.

Dalam UU Perkawinan Pasal 4 ada pengecualian untuk laki-laki melakukan poligami. Laki-laki bisa berpoligami jika istri pertama tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat badan, dan menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Laki-laki yang ingin berpoligami harus meminta persetujuan dari istri. Namun pendapat ini dianggap tidak penting untuk sejumlah istri.

Darwati, istri Gubernur Aceh tidak setuju dengan praktik poligami. Seharusnya mendidik masyarakat untuk setia dan bertanggungjawab dengan perkawinan.

“Jadi tidak penting mengurus poligami, karena monogami saja belum tentu beres,” jelas Darwati.

Pembahasan poligami di Aceh masih terus bergulir dan belum tuntas karena tahap rapat dengan pendapat umum pertama baru akan dibuk awal Agustus mendatang.